LUBUKLINGGAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau berharap tidak ada penghapusan honorer. Sebab honorer masih dibutuhkan.
Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe menjelaskan, seluruh gabungan Kepala Daerah saat ini sedang mengusahakan agar penghapusan honorer tidak dilakukan.
“Karena kita sebenarnya masih membutuhkan,” ungkap Walikota, Selasa (26/7/2022).
Menurutnya, dengan pola-pola yang dilakukan sekarang ini adanya P3k itu sudah positif.
“Artinya kalaupun ada peningkatan honorer dari yang sudah bekerja puluhan tahun itu masih ada, kan itu bisa ditingkatkan melalui P3K,” jelasnya.
Meski begitu, peningkatan honorer dari yang sudah bekerja puluhan tahun ditingkatkan melalui P3K tersebut, Nanan berharap tidak membebankan pemerintah daerah.
“Yang kita kecewa, setelah kita buka peluang P3K akhirnya beban gajinya di pemerintah daerah masing-masing,” ungkapnya.
Tahun ini menurut Nanan, Pemkot Lubuklinggau terbebankan Rp14 miliar untuk membayar gaji daripada P3K kemarin. Kalau ditambah lagi, maka kemungkinan Rp20 miliar sampai Rp30 miliar.
“Ya habis dong anggaran kita. Sudah sekarang berkurang dan berkurang lagi. Kalau daerah-daerah yang pemerintah kotanya memang PAD-nya besar, kemungkinan boleh saja, bisa saja. Kalau kita masih kecil. Ini yang sangat disayangkan,” terangnya.
Bagaimana dengan pihak ketiga atau outsourching memungkinkan tidak dilakukan? Dikatakan Nanan, kalaupun dibutuhka maka itu bisa saja. Tapi hanya tertentu, tidak semuanya.
“Tapi kan kalau ini kan dari honorer ditingkatkan. Kita kan berat. Beratnya hanya dimasalah gaji. Tahun ini saja kita siapkan 14 miliar tambahan gaji untuk P3K yang sudah kita rekrut yang katanya itu akan ditambah di DAU. Tapi kita sendiri melihat di DAU-nya tidak signifikan dengan itu,” bebernya.
Karena itu, Walikota berharap terkait dengan rencana penghapusan honorer daerah agar dapat mencari solusi-solusi yang lain.
“Kemungkinan ada pertimbangan-pertimbangan dan solusi yang lain. Insya Allah, kita tunggu dari Pusat,” pungkasnya.(ans)
