LUBUKLINGGAU — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lubuk Linggau sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara merilis kinerja APBN di wilayah Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Limatara) untuk periode sampai dengan 30 September 2023 pada 12/10/2023.
Realisasi belanja negara sampai dengan periode ini sebesar Rp2,69 triliun atau 72,04% dari pagu anggaran. Terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp479,99 miliar atau 76,28% dari pagu anggaran dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp2,21 triliun atau 71,18% dari pagu TKDD.
Realisasi belanja pegawai periode sampai dengan triwulan III 2023 sebesar Rp273,24 miliar, atau lebih tinggi 4,69% dari periode yang sama di tahun 2022 (yoy). Belanja ini utamanya digunakan untuk menghasilkan output layanan SDM dan layanan publik.
Anggaran terbesar di wilayah Limatara berada pada tiga Kementerian/Lembaga. Yakni Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kementerian Agama. Anggaran belanja pegawai ketiga Kementerian/Lembaga tersebut senilai 84,12% dari seluruh pagu Belanja Pegawai.
Realisasi belanja barang sebesar Rp156,51miliar atau lebih tinggi 6,89% dari periode triwulan III tahun 2022 (yoy). Pemanfaatan anggaran belanja ini antara lain untuk penyediaan layanan keamanan dan ketertiban masyarakat, transportasi udara, keagamaan, penyelenggaraan pemilu, peradilan, statistik, keuangan, pertanahan, pemasyarakatan warga binaan, dan pengawasan obat dan makanan.
Tiga Kementerian/Lembaga dengan pagu belanja barang terbesar adalah Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp53,99 miliar untuk dukungan kegiatan pentahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang sudah dimulai rangkaian kegiatannya di tahun 2023.
Realisasi belanja barang Komisi Pemilihan Umum sampai dengan triwulan III mencapai 70,38% atau meningkat hingga 23,44% dibandingkan periode sampai dengan triwulan II tahun 2023 dipergunakan untuk untuk verifikasi administrasi bacaleg, pleno penetapan DPT dan operasional badan adhoc.
Kemudian Kepolisian RI sebesar Rp42,18 miliar dipergunakan untuk penyediaan layanan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Pagu belanja barang terbesar ketiga terdapat pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp28,48 miliar dipergunakan untuk operasional penyelenggaraan layanan transportasi udara dan prasarana bandar udara.
Realisasi belanja modal sampai dengan triwulan III mencapai 83,25%, meningkat 22,17% dibanding periode sampai dengan triwulan II tahun 2023. Belanja modal terbesar dimanfaatkan dalam kelompok fungsi ekonomi (transportasi) yakni untuk pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana bandar udara.
Pagu DAK Fisik pada tahun 2023 pada Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara adalah sebesar Rp197,07 miliar dimana realisasi sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp. 101,85 miliar atau sebesar 51,69% dari keseluruhan pagu. Realisasi penyaluran DAK Fisik triwulan III tahun 2023 meningkat 22,83% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022.
Pagu Dana Desa pada Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara adalah sebesar Rp246,16 miliar dimana realisasi penyaluran dana desa sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp167,14 miliar atau sebesar 67,90% dari keseluruhan pagu. Jika dibandingkan dengan penyaluran pada triwulan II tahun 2023, maka realisasi penyaluran dana desa mengalami kenaikan sebesar sebesar 33,90% di triwulan III tahun 2023.
Pagu Dana Alokasi Umum pada Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara adalah sebesar Rp1.442,69 miliar dimana realisasi penyaluran DAU sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp.1.135,55 miliar atau sebesar 78,71% dari keseluruhan pagu.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, maka realisasi penyaluran DAU mengalami kenaikan sebesar 78,71% karena pada tahun sebelumnya penyaluran DAU tidak disalurkan melalui KPPN Lubuk Linggau. Jika dibandingkan dengan penyaluran pada triwulan II tahun 2023, maka realisasi penyaluran DAU mengalami kenaikan sebesar sebesar 30,30% di triwulan III tahun 2023.
Pagu Dana Bagi Hasil pada Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara adalah sebesar Rp856,53 miliar dimana realisasi penyaluran DBH sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp 545,31 miliar atau sebesar 63,67% dari keseluruhan pagu.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, maka realisasi penyaluran DBH mengalami kenaikan sebesar 63,67% karena pada tahun sebelumnya penyaluran DBH tidak disalurkan melalui KPPN Lubuk Linggau. Jika dibandingkan dengan penyaluran pada triwulan II tahun 2023, maka realisasi penyaluran DAU mengalami kenaikan sebesar sebesar 21,26% di triwulan III tahun 2023.
Pagu DAK Non Fisik pada Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara adalah sebesar Rp349,07 miliar dimana realisasi penyaluran DAK Non Fisik sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp253,75 miliar atau sebesar 72,69% dari keseluruhan pagu. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022, maka realisasi penyaluran DAK Non Fisik mengalami kenaikan sebesar 72,69% karena pada tahun sebelumnya penyaluran DAK Non Fisik tidak disalurkan melalui KPPN Lubuk Linggau. Jika dibandingkan dengan penyaluran pada triwulan II tahun 2023, maka realisasi penyaluran DAK Non Fisik mengalami kenaikan sebesar sebesar 34,76% di triwulan III tahun 2023.
Belanja negara yang telah digelontorkan tersebut dapat dilakukan karena adanya dukungan dari pendapatan negara. Berdasarkan data pada aplikasi OMSPAN, pendapatan negara dari penerimaan perpajakan di wilayah Limatara sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp535,74 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp28,80 miliar. Kontributor terbesar penerimaan pajak tahun 2023 adalah dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
Kinerja APBN wilayah Limatara hingga 30 September 2023 tetap positif terutama ditopang oleh kinerja pendapatan negara yang sangat baik. Belanja negara juga tumbuh positif meskipun tetap perlu dijaga agar setiap rupiah belanja negara menghasilkan output yang telah ditetapkan.
Meskipun kinerja ekonomi tetap terjaga dengan baik, kewaspadaan diperlukan untuk mengantisipasi berbagai risiko dan tekanan perekonomian. Disiplin fiskal akan terus dijaga sebagai upaya mempertahankan kinerja dan kredibilitas APBN untuk selalu hadir di seluruh aspek kehidupan masyarakat.(rls)
